Transparansi Keuangan Jambi: Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Transparansi keuangan Jambi menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi keuangan, masyarakat dapat lebih mudah memantau penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.
Menurut Gubernur Jambi, Fachrori Umar, transparansi keuangan merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. “Dengan adanya transparansi keuangan, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana anggaran yang mereka berikan kepada pemerintah digunakan untuk kepentingan bersama,” ujar Fachrori.
Salah satu langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jambi dalam meningkatkan transparansi keuangan adalah dengan menyediakan laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menekankan pentingnya transparansi keuangan.
Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, juga menegaskan pentingnya transparansi keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Menurutnya, transparansi keuangan dapat membantu masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik.
Dalam upaya meningkatkan transparansi keuangan, Pemerintah Daerah Jambi juga perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga pengawas keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik dapat berjalan dengan lebih efektif.
Dengan adanya transparansi keuangan Jambi, diharapkan akuntabilitas pemerintah daerah juga akan semakin meningkat. Masyarakat akan merasa lebih percaya dan yakin bahwa anggaran yang mereka berikan kepada pemerintah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Transparansi keuangan bukan hanya menjadi tuntutan, namun juga merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan publik yang bersih dan transparan.