Mengoptimalkan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan APBD Jambi

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan APBD Jambi. Mengoptimalkan peran mereka dalam hal ini merupakan langkah yang sangat krusial untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, “Pengawasan terhadap APBD sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan dana publik. Pemerintah daerah harus aktif dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi kasus korupsi yang merugikan masyarakat.”

Dalam konteks Jambi, Gubernur Jambi, Dr. H. Fachrori Umar, menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawas keuangan seperti BPKP dan BPK agar pengawasan terhadap APBD dapat dilakukan secara efektif. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD Jambi demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam pengawasan APBD Jambi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menegaskan bahwa “partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi pengelolaan APBD agar tidak terjadi praktik korupsi.”

Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pengawas keuangan, dan masyarakat, diharapkan pengawasan terhadap APBD Jambi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Sehingga, dana publik dapat digunakan dengan efisien dan transparan demi kemajuan daerah.