Rekomendasi BPK Jambi untuk Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jambi memberikan rekomendasi penting untuk peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Menurut Kepala BPK Jambi, rekomendasi ini diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Dengan adanya transparansi yang baik, masyarakat dapat memantau dan menilai secara langsung bagaimana dana publik digunakan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Salah satu rekomendasi yang diberikan oleh BPK Jambi adalah pentingnya menyusun laporan keuangan secara terperinci dan transparan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas oleh pemerintah daerah.

Selain itu, BPK Jambi juga merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan efisien. “Audit internal dapat membantu pemerintah daerah dalam mendeteksi potensi risiko dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan,” tambah Kepala BPK Jambi.

Rekomendasi BPK Jambi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Dengan adanya rekomendasi dari BPK Jambi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci utama dalam memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan bertanggungjawab.