Pengawasan Keuangan Otonomi Khusus Jambi: Peran dan Tantangan
Pengawasan keuangan dalam era otonomi khusus di Provinsi Jambi merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Namun, peran serta tantangan yang dihadapi dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah tidaklah mudah.
Menurut Bambang Darmadi, salah satu pakar keuangan daerah, pengawasan keuangan otonomi khusus Jambi harus dilakukan secara ketat dan transparan. “Pemerintah daerah harus mampu menjalankan pengawasan keuangan dengan baik demi mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan korupsi,” ujarnya.
Peran masyarakat juga sangat penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Menurut data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat membantu mengurangi potensi terjadinya penyelewengan anggaran.
Namun, tantangan yang dihadapi dalam pengawasan keuangan otonomi khusus Jambi pun tidak sedikit. Salah satunya adalah minimnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan keuangan. Hal ini juga disebutkan oleh Ridwan, seorang pegawai di Dinas Keuangan Provinsi Jambi. “Keterbatasan jumlah auditor yang berkualitas merupakan salah satu kendala dalam melakukan pengawasan keuangan dengan baik,” katanya.
Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disampaikan oleh Teguh, seorang aktivis anti korupsi di Jambi. “Pemerintah daerah harus lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah agar masyarakat dapat ikut mengawasi dengan lebih baik,” ujarnya.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pengawas keuangan seperti BPK sangat diperlukan. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan pengawasan keuangan otonomi khusus Jambi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.